Uu Mahkamah Konstitusi

Uu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketentuan Pasal 24C ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan.

UU ini mengatur mengenai beberapa perubahan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu antara lain terkait dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi persyaratan menjadi hakim konstitusi pemberhentian hakim konstitusi batas usia pensiun hakim konstitusi.

10 Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Berdasarkan UUD 1945

perlu membentuk UndangUndang tentang Mahkamah Konstitusi Mengingat 1 Pasal 7A Pasal 7B Pasal 20 Pasal 21 Pasal 24 Pasal 24C dan Pasal 25 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ket File Size 136KBPage Count 43.

UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

undangundang republik indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang a bahwa mahkamah konstitusi merupakan sal.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [JDIH BPK RI]

UU RI Nomor 24 Tahun 2003 menjadi dasar hukum yang menyatakan pembuatan Mahkamah Konstitusi atau MK Berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menyelenggarakan keadilan bagi penegakan hukum dan peradilan negara sebagaimana tugas lembaga negara dengan kekuasaan kehakiman merdeka pada umumnya.