Hukum Golput

Hukum Golput. Saya ingin memberikan tanggapan dari artikel Maria Florencia yang memberikan pernyataan bahwa Golput itu bentuk penyalahgunaan HAM?Benarkah demikian? Dengan premis argumentasi bahwa HAM melekat pada tiap manusia sejak lahir juga mengutip UUD 1945 khususnya pasal 28 E ayat 3 serta UUD 1945 Pasal 19 Maria Florencia menyatakan bahwa.

Lalu apakah sikap golput dalam Pemilu atau Pilpres ini melanggar hukum yang bisa dipidana atau apa sikap ini termasuk hak konstitusional? Mantan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menilai sikap golput dalam Pilpres merupakan hak konstitusional warga negara sama halnya seperti hak untuk memilih dan dipilih Setiap warga negara berhak.

Penyebar Ajakan Golput Tak Bisa Sembarang Dipidana, Ini

Golput menurutnya memiliki dasar hukum “Sikap pilihan golput atau tidak memilih itu bukan tindak pidana itu ekspresi politik yang memiliki dasar hukum yang jelas” kata Arief Arief menyebutkan bahwa menjadikan golput sebagai pilihan politik dillindungi oleh Pasal 28 e ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan.

Golput, Salah atau Tidak? PSBH FH UNILA

Abstrak Fatwa MUI Tentang Golput Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 2009 Isu tentang golput (golongan putih) merupakan fenomena baru dalam pemilihan umum di Indonesia yang banyak mengundang kontroversi Sekalipun pemerintah telah meyakinkan untuk melaksanakan pemilihan umum yang aman jujur dan adil tampaknya golput mengarah pada.

TELAAH KRITIS METODOLOGI ISTINBATH MUI UIN Ar Raniry

PDF fileGolput dapat dikategorikan sebagai ”Ijtihad kolektif” yang hanya diterapkan oleh ulama Indonesia dan tidak ada ulama lain di tingkat internasional yang pernah melakukan hal tersebut Kajian ini mencoba menguraikan bagaimana metodologi yang diterapkan oleh MUI dalam hal fatwa sebagai suatu sistem hukum Islam Dalam hal ini MUI juga pernah melakukan metodologi yang sama.